Indonesia pada Masa Penjajahan Inggris

Indonesia pada Masa Penjajahan Inggris – Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani Kapitulasi Tuntang (1811) yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Jansens kepada Thomas Stamford Raffles, seorang Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris.

Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah

  • membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan,
  • para bupati dijadikan pegawai negeri,
  • melaksanakan perdagangan bebas,
  • melaksanakan land rente (pajak sewa tanah) dan Raffles menjual tanah kepada swasta,
  • menghapuskan perbudakan, dan
  • kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam (1813). Akibatnya, Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta di bawah HB III dan Paku Alaman di bawah Paku Alam I.

Indonesia pada Masa Penjajahan InggrisPada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia.

Adanya gejolak di Eropa atas situasi Inggris dan Belanda berdampak pula bagi pemerintahan Indonesia di bawah Inggris. Ditandatanganinya perjanjian London yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali jajahannya pada 1814 menjadi akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Belanda secara resmi kembali menguasai Indonesia semenjak tahun 1816.

Kebijakan Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles

Setelah Inggris menguasai Indonesia, Raffles ditunjuk untuk menjadi Gubernur EIC (East Indies Company) di Indonesia yang diangkat pada 19 Oktober 1811 dan menjabat selama lima tahun (1811 – 1816). Raffles yang menjabat sebagai Gubernur melakukan perubahan – perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Kebijakan Contingenten yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Daendels kemudian diganti dengan kebijakan sistem sewa tanah (Landrent). Dengan adanya kebijakan ini, pribumi harus membayar sewa atas tanah mereka, karena semua tanah dianggap milik negara.

Baca :

Pokok Sistem Sewa Tanah

  1. Kerja paksa dan penyerahan wajib yang pernah berlaku dihapuskan.
  2. Hasil pertanian oleh pribumi diambil langsung oleh pemerintah tanpa adanya perantara dari bupati
  3. Rakyat harus membayar tanah atas kepemilikan tanah yang mereka pergunakan kepada pemerintah.

Kegagalan Sistem Sewa Tanah

  1. Sulitnya menentukan pajak untuk luas yang berbeda – beda kepada pemilik tanah
  2. Sulitnya menentukan tingkat kesuburan suatu tanah
  3. Terbatasnya jumlah pegawai
  4. Sistem uang belum sepenuhnya berlaku di masyarakat pedesaan. [tu]
Indonesia pada Masa Penjajahan Inggris | admin | 4.5