Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan Pembebasan Irian Barat – Wilayah Irian Barat adalah wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sampai peristiwa  pengakuan kedaulatan  dari Belanda  kepada Indonesia. Irian Barat masih dikuasi oleh Belanda. Oleh Karena  itu, Irian Barat  perlu diperjuangkan  pembebasannya.

Perjuangan dalam upaya  mengembalikan  Irian Barat ke Pangkuan  ibu pertiwi  bukan perkara  mudah dan sederhana. Pemerintah  harus  berjuang sekuat tenaga  untuk mewujudkan  kedaulatan Republik  Indonesia. Ada beberapa bentuk perjuangan  yang ditempuh pemerintah  untuk merebut Irian Barat dari cengkeraman  Belanda. Perjuangan  itu  jika diklasifikasikan ada empat  bentuyk, yaitu secara diplamsi, politik, ekonomi, dan perjuangan bersenjata.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

 

Perjuangan Secara Diplomasi

Banyak  strategi yang dapat dilakukan dalam suatu perjuangan. Begitu juga perjuangan pembebasan Irian Barat . Perjuangan  pembebasan Irian Barat  juga dilakukan secara  politik, melalui berbagai perundingan  atau diplomasi dan upaya lainnya. Bagaiman  nbentuk – bentuk perjuangan  secara diplomasi  tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu  maka  dapat ditelaah  uraian  sebagai  berikut:

Upaya Perundingan dengan Belanda

Menurut ketentuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), masalah Irian Barat di tunda  penyelesaiannya setahun  kemudian. Oleh karena itu,  pada waktu berlangsung  upaya pengakuan  kedaulatan , wilayah Irian Barat  tidak termasuk sebagai daerah RIS.

Berdasarkan Keputusan  Konferensi Meja Mundar ( KMB ), semestinya pada akhir  tahun 1950, sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada  pihak Indonesia. Akan tetapi, tempaknya keputusan  KMB yang berkaitan  dengan Irian Barat  tidak berjalan  lancar. Belanda  tampak  ingin tetap  mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha  mengembalikan Irian Barat  melalui upaya  diplomasi dan  berunding dengan Belanda  secara langsung.

Beberapa kabinet pada  masa demokrasi liberal juga  memilki program  pengembalian Irian Barat  kepada kepangkuan  Republik Indonesia  sehingga setiap kabinet  mdencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Misalnya, perundingan-perundingan  pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Satroamijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Bahkan, pada masa  Kabinet Burhanuddin Harahap diadakan pertemuan  antara Menteri Liuar Negeri Indonesia Anak Agung  dan Menteri Luar Negderi Belanda  Luns di Den Haag. Akan  tetapi, perundingan-perundingan  itu tidak berhasil   untuk mengembalikan Irian Barat.

Upaya Diplomasi  Melalui PBB

Akibat  usaha perundingan  langsung dengan Belanda  untuk mengembalikan  Irian Barat tidak  mendatangkan hasil, maka Indonesia  juga berusaha  melalui jalur PBB. Sejak  tahun 1953, usaha melalui  forum PBB dilakukan oleh Indonesia . Oleh  pihak Indonesia , masalah Irian Barat  setiap tahun diusulkan untuk dibahas dalam  Sidang Umum PBB. Sampai dengan  Desember 1957, usaha melalui forum PBB  itu juga  tidak  membawa hasil. Hal  itu disebabkan dalam  pemungutan suara, pendukung  Indonesia tidak mencapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

Perjuangan Melalui Jalur Politik

Perjuangan pembebasan Irian Barat  juga ditempuh  melalui jalur politik dalam negeri . Bertepatan dengan  HUT Proklamasi  Kemerdekaan  RI. Ke- II, tanggal  17 Agustus 1956, Kabinet  Ali Sastroamijoyo membentuk  Pemerintahan Sementara Irian Barat. Tujuan pembentukkan  pemerintahan  sementara adalah pembentukkan  Provinsi Irian Barat  sebagai  bagian dari Republik Indonesia ( RI ).

Provinsi Irian Barat yang baru terbentuk meliputi wilayah Irain yang masih diduduki Belanda, ditambah daerah-daerah Tidore., Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Pusat Pemerintahan Provinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore, Maluku. Pelntikannya  dilangsungkan pada tanggal 23 September 1956.

Akibat dari pembentukkan pemeritahan  sementara   Provinsi Irian Barat, Belanda makin  terdesak zsecara politik. Selain  itu, Belanda  menyadari  bahwa Irian Barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.

Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain melalui bidang politik, usaha  perjuangan untuk membebaskan  Irian Barat juga dilancarkan  melalui bidang sosial  ekonomi . Pada upaya   perjuangan pengembalian  Irian Barat  melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri  Indonesia Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio, memang bukan dengan  senjata, tetapi  berupa konfrontasi  ekonomi.

Pada tanggal 18 November  1957, diadakan  gerakkan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum ini  dilanjutkan dengan pemogokan total  oleh kaum buruh  yang bekerja di perusahaan –perusahaan  Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.

Selanjutnya, terjadilah  serentetan  pengambil alihan  ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan  milik Belanda. Pengambil alihan  tersebut semula  dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, tetapi gerakkan  tersebut  diatur  oleh pemerintah dengan  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Beberapa  contoh perusahaan Belanda  yang diambil  alih oleh pemerintah Indonesia, antara lain.

  • Perbankan, seperti Nederlandsche Handel Maatschappij ( namanya kemudian  diubah  menjadi  Bank Dagang Negara ).
  • Perkapalan (KPM )
  • Perusahaan Listrik  Philips
  • Beberapa  perusahaan perkebunan .

Untuk  meningkatkan  gerakkan pembebasan Irian Barat dan  memperkuat  persatuan  rakyat Indonesia, maka pada  tanggal 10  Februari 1958, pemerintah membentuk  Front Nasional Pembebasan Irian Barat ( FNPIB ).

Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata

Perjuangan  pembebasan Irian Barat , secara politik dan ekonomi  memang belum  berhasil. Untuk itu, bangsa  Indonesia  mencari alternatif  lain, yakni perjuangan  dengan konfrontasi  bersenjata. Apa  saja bentuk perjuangan bersenjata tersebut. Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut, kita dapat menelaah uraian sebagai berikut  ini :

Perjuangan melalui  Trikora

Berbagai  cara  dan  usaha  Indonesia untuk mebebaskan Irian  Barat , belum menunjukkan hasil  yang nyata  karena Belanda  semakin bersikap  keras dan  tidak mau  mengalah. Bahkan,  Belanda kemudian  menyatakan  bahwa Irian Barat  merupakan  wilayah Belanda sebagai bagian  dari Nederlands. Oleh  Belanda, Irian Barat  disebut dengan  Nederlands – Nieuw Guinea. Menghadapi  kenyataan bahwa  berbagai cara  yang ditempuh  untuk merebut  Irian Barat  belum berhasil, maka Indonesia  meningkatkan  konfrontasi  disegala bidang. Selanjtnya, pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia  memutuskan  hubungan diplomatik  dengan Belanda.

Perjuangan pembebasan Irian Barat  selanjtunya diarahkan  dengan cara militer. Untuk menghadapi  konfrontasi, pemerintah melakukan perjanjian pembelian senjata  dari luar negeri, seperti dengan  negara Uni  Soviet. Selain  itu, Indonesia juga  mencari dukungan  politik kepada  negara-negara lain untuk membantu Indonesia merebut  Irian Barat. Misalnya, India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman  Barat, dan Perancis.

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak  tinggal diam. Pada bulamn  April 1961, Bwelanda membentuk  Dewan Papua yang bertugas  menyelenggarakan penentuan  nsib sendiri  bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan  langkah-langkah  sebagai berikut :

  1. Membentuk negara boneka  Papua, dengan  lagu dan bendera  kebangsaan Papua.
  2. Mendatangkan bantuan  dan mengirim pasukan dengan  kapal perang Belanda keperaian Irian, antara lain  kapal induk  Karel Doorman.
  3. Memperkuat angkatan perang  Belanda di Irian Barat.

Dengan kenyataan itu, perjuangan pembebasan Irian Barat  secara militer tampaknya tidak mungkin  dihindarkan. Oleh karena itu,  pada tanggal 19 Desember  1961, melalui  rapat   umum    di Yogyakarta, Presiden  Soekarno   mencanangkan   Tri   Komando     Rakyat ( Trikora ) . Isi Trikora adalah  sebagai berikut :

  • Gagalkan  pembentuk Negara Papua.
  • Kibarkan Sang Merah Putih  di Irian Barat.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi  umum guna mempertahankan  kemerdekaan  dan kesatuan  Tanah Air.

Operasi Militer di Bawah Komando Mandala

Sebagai  tindak lanjut pencanangan  program Trikora itu, Presiden  Soekarno selaku Panglima Tinggi ABRI, membentuk  Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala  dibentuk pada tanggal 1 Januari 1962 yang dipimpin  oleh Mayor Jenderal Suharto. Pusat  dari Komando  Mandala  berada di makassar. Komando  Mandala bertugas  melaksanakan Trikora  untuk meebut Irian Barat.

Untuk melaksanakan tugas itu,  Komando  Mandala  telah melakukan langkah-langkah  sebagai berikut :

  1. Merencanakan, mempersiapkan dan  melaksanakan operasi militer.
  2. Mengembangkan situasi militer di wilayah  Provinsi Irian Barat.

Dalam rangka mempersiapkan  dan melaksanakan operasi militer di Irian Barat, Komando Mandala  telah melakukan  tahapan-tahapan perjuangan . Pada bulan  Maret sampai Agustus 1962, ttelah dimulai  pendaratan pasukan  Indonesia yang  terdiri atas  anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara.

Operasi itu  telah mendaratkan pasukan di beberapa tempat, antara lain :

  • Operasi  Banteng di Fak-Fak  dan Kaimana
  • Operasi Serigala di Sorong dan  Teminabuan
  • Operasi  Naga di Merauke
  • Operasi Jatayu di Sorong , Kaimana, dan Merauke.

Namun, pada tahapan persiapan dan infiltrasi militer tersebut  telah terjadi insiden  pertempuran di Laut  Aru pada tanggal 15 januari 1962. Pada waktu itu, kapal perang  ALRI jenis  motor terpedo  boat ( MTB ) Macan  Tutul yang  sedang mengadakan  patroli diserang kapal dan pesawat AL  belanda sehingga  terjadilah pertempuran. Akan tetapi,  karena terus  dikepung dan ditembaki oleh musuh  maka KRI Macan Tutul  terbakar dan  tenggelam. Dalam  insiden  ini gugurlah Komodor  Yos Sudarso  dan Kapten  Laut Wiratno.

Gerakan Infiltrasi  terus dilakukan  sehingga pasukan  Indonesia berhasil  mendarat dan menguasai beberapa  daerah di Irian Barat. Berikut para  sukarelawan dan sukarelawati, Bendera Merah Putih mulai di pancangkan  di beberapa  daerah.

Rencana  Bunker

Melihat gerakkan pasukan  Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia  internasional  mengetahui dan mulai beraksi. Amerika Serikat mulai menekan  Belanda agar  mau berunding . Belanda  akhirnya bersedia  berunding. Ellsworth Bunker, seorang  diplomat Amerika Serikat ditunjuk oleh  Sekretaris  Jenderal  PBB, sebagai penegah. Bunker  selanjutnya  mengusulkan pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat  secara damai.

Pokok – pokok  usulan Bunker  itu, antara lain berisi  sebagai  berikut :

  1. Belanda  akan menyerahkan  Irian Barat  kepada Indonesia  melalui  badan PBB,yakni Pemerintahan Sementara  PBB di Irian Barat atau UNTEA ( United Nations Temporary Executive  Authority ).
  2. Pemberian  hak bagi rakyat Irian Barat untuk  menentukan pendapat  tentang  kedudukan Irian Barat.

Pokok-pokok usulan  Banker itulah yang kemudian terkenal dengan sebutan Rencana Bunker. Berdasarkan  Rencana Bunker itu, maka  pada tanggal 15 Agustus 1962, tercapailah  persetujuan  antara  pemerintah Indonesia dan Bdelanda di New York. Oleh karena itu, persetujuan ini  lebih dikenal dengan Perjanjian New York yang dilakukan antara Menlu Indonesia Subandrio dan Menlu Belanda Van Roijen.
Adapun  isi Perjanjian  New York  itu, antara lain  sebagai berikut :

  1. Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada  UNTEA selambat-lambatnya  tanggal 1 Oktober  1962. Bendara Belanda  diganti dengan  Bendera PBB.
  2. Pasukan Indonesia  Yang  sudah ada  di Irian Barat  tetap tinggal  di Irian Barat  dan di bawah  kekuasaan  Pemerintahan Sementara PBB ( UNTEA ).
  3. Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur  ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda
  4. Bendera Indonesia  mulai berkibar  di Irian Barat  di samping bendera  PBB sejak  tanggal 31 Desember    1962
  5. Pemerintah RI akan menerima  pemerintahan  Irian Barat  dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei  1963.

Akhir Konfrontasi  Irian Barat atau Papua

Setelah perjanjian  New York, pada tanggal 19 Agustus 1962, datanglah perintah untuk menghentikan  tembak menembak antara kedua  pihak. Dengan  demikian, Operasi Jayawijaya  batal dilancarkan.

Baca :

Sebagai pelaksanaan isi Perjanjian New York, pada tanggal 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda menyerahkan Irian Barat  kepada UNTEA ( PBB  ).Pada tanggal  1 Mei 1963, PBB menyerahkan  Irian Barat kepada  Indonesia. Penyerahan itu di lakukan  dengan  syarat pemerintah  Indonesia mengadakan  Penentuan Pendapat  Rakyat ( Pepera ). Dengan  demikian, berakhirlah  kekuasaan Belanda  di Indonesia. Nama  Irian Barat selanjutnya  di ganti dengan  Irian Jaya. Tahun 1969 di langsungkan  Penentuan Pendapat Rakyat  Irian Jaya ( Pepera ). Hasil  Pepera  ternyata rakyat Irian  Barat ingin  tetap bdrgabung  dengan Negara Republik Indonesia. Dengan  demikian, seluruh wilayah  Indonesia sudah  nkembali kepangkuan  Negara Kesatuan Republik  nIndonesia. Ini berarti  bangsa Indonesia telah  berhasil  mempertahankan  kemerdekaan  bebas dari penjajahan  asing. [tu]

Perjuangan Pembebasan Irian Barat | admin | 4.5