Sejarah Persetujuan Roem-Royen

Sejarah Persetujuan Roem-Royen – Persetujuan ini hanya menghasilkan pernyataan masing-masing delegasi. Hal ini disebabkan belum dicapainya kata sepakat mengenai rumusan persetujuan itu. Pihak Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan Belanda oleh DR. Van Royen.

Sejarah Persetujuan Roem-Royen

Sejarah Persetujuan Roem-Royen

 

Persetujuan (statements) ini terjadi pada tanggal 7 Mei 1949. Masing-masing pernyataan itu adalah sebagai berikut.

1). Pernyataan Mr. Moh. Roem (Indonesia)

  • Mengeluarkan perintah kepada “pengikut” RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya
  • Kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban
  • Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

2). DR. Van Royen (Belanda)

  • Menyetujui kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta
  • Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik
  • Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19-12-1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik
  • Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat
  • Berusaha dengan sungguh-sungguh agar KMB segera diadakan sesudah Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta

Dampak Perjanjian Roem Royen

Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.
Untuk mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan agar para komandan lapangan dapat membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik atau kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tidak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil perundingan, karena selalu merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut.

  1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
  2. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
  3. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag.

Pasca Perjanjian Roem Royen

Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandate kepada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.

Baca :

Demikianlah info Sejarah Persetujuan Roem-Royen dari admin tarokutu.com, semoga bermanfaat. [tu]

Sejarah Persetujuan Roem-Royen | admin | 4.5