Sejarah Sistem Pemerintahan Bani Umayyah

Sejarah Sistem Pemerintahan Bani Umayyah – Seorang Khalifah langsung dipilih oleh masyarakat secara demokratis, setelah itu masyarakat menyatakan sumpah setia di hadapan Khalifah terpilih pada masa Khulafaur Rasyidin. Sementara pada masa pemerinahan dinasti Bani Umayah, Khalifah diangkat langsung oleh khalifah sebelumnya dengan menunjuk salah seorang keturunan Khalifah sebagai penerus tampuk kepemimpinan sebagai seorang Khalifah yang akan menggantikan ayahnya. Sistem penunjukan ini menandakan era baru dalam sistem pemilihan kepemimpinan Islam.

Sejarah Sistem Pemerintahan Bani Umayyah

Sejarah Sistem Pemerintahan Bani Umayyah

 

Sistem pemerintahan yang bersifat monarki herediteis yang dipraktekkan pada masa awal pemerintahan Mu’awiyah, memberikan pengaruh pada perkembangan sistem politik pemerintahan sesudahnya. Dikarenakan para Khalifah Bani Umayyah sesudahnya tetap harus mempertahankan sistem tersebut dengan mengabaikan cara-cara demokratis yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Meskipun banyak pihak yang tidak setuju atas sistem yang diterapkan Mu’awiyah, ia tetap pada pendirianya bahwa ia akan terus menjalankan pemerintahan dengan sistem kerajaan yang diterapkanya. Mu’awiyah bin Abi Sufyan atas anjuran al-Mughirah bin Syu’bah agar pemerintahan Bani Umayah tetap langgeng, maka Mu’awiyah harus mengubah sistem pemilihan khalifah. Al-Maghirah mengusulkan agar Mu’awiyah sebagai penggantinya kelak, seperti yang telah diterapkan oleh para raja di Persia dan Romawi Timur.

Demi menjaga kelangsungan kekuasaan dan stabilitas sosial politik, akhirnya Mu’awiyah menyetujui saran dan usul Gubernur Kufah ini yang sebenarnya akan dicopot. Menurut al-Mughirah, belajar dari pengalaman masa lalu bahwa pergantian Khalifah dengan pemilihan secara langsung banyak mengandung resiko. Resikonya antara lain, terjadi pertumpahan darah yang berdampak pada ketidakstabilan pada Negara. Bila Negara dalam keadaan seperti yang dijelaskan, maka akan peluang untuk dihancurkan.

Oleh karena itu, masyarakat yang tidak setuju atas sistem baru yang diterapkan berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin dalam pemilihan kepala pemerintahan atau Khalifah, akan dihadapi oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan dengan cara-cara kekerasan. Bahkan tak segan ia mengancam akan membunuh siapa saja yang menolak atas pengankatan Yazid sebagai putra mahkota yang akan menggantikanya kelak. Cara-cara kekerasan inilah yang diciptakan Mu’awiyah dalam mengatasi lawan politiknya yang tidak setuju atas berbagai kebijakan yang dikeluarkanya.

Dalam hal ini, Banyak sejarawan yang mempelajari sejara kebudayaan islam menyatakan bahwa meskipun Mu’awiyah tetap mempertahankan gelar Khalifah, tetapi dalam menjalankan politik pemerintahanya ternyata dia lebih mengacu pada pemerintahan kerajaan Monarki. Hal ini ditandai dengan kuatnya pengaruh Khalifah dalam segala hal, bahkan Mu’awiyah sendiri pernah menyatakan dirinya sebagai raja pertama dari raja-raja Arab.

Pernyataan ini menandakan adanya perubahan sistem kepemimpinan politik dan pemerintahan, sistem yang diterapkan Mu’awiyah dalam menjalankan pemerintahan adalah sistem kerajaan, seperti yang pernah diterapkan dalam masa-masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian sistem pemerintahan yang ada pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah merupakan sistem pemerintahan monarki heredities yang absolut. Sebab kewenangan ada pada diri sang Khalifah. Setiap kebijakan yang dikeluarkanya tidak dapat ditentang, sebab dia adalah raja, bahkan dia menyatakan dirinya adalah bayang-bayang tuhan di muka bumi.

Setelah Mu’awiyah berkuasa, dia melakukan beberapa perombakan besar-besaran dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Mu’awiyah mendirikan lembaga-lembaga politik yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program pemerintahan, al-nizham al-siyasi adalah salah satu di antara lembaga Negara yang dibentuk. Lembaga ini memiliki tugas untuk mengkaji masalah jabatan Khalifah. Selain itu, dibentuk pula lembaga kementrian (wizarah), yang bertugas menangani masalah-masalah yang ada di departemen-departemen. Di samping itu, dibentuk pula lembaga kesekertariatan Negara (kitabah), dan lembaga keamanan pribadi Khalifah (hijabah). Lembaga ini bertugas menjaga keamanan diri dan keluarga Khalifah dari berbagai kemungkinan negatif yang datang dari pihak luar. Sistem hijabah ini ternyata cukup efektif untuk menangkal berbagai kemungkinan datangnya serangan ke dalam istana dan keluarga khalifah.

Berbagai lembaga Negara yang dibentuk pemerintahan dinasti Bani Umayah, merupakan hal baru dalam sejarah kebudayaan islam, karena tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya atau pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dengan pembentukan lembaga-lembaga ini, para khalifah dinasti Bani Umayyah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan menimbulkan dampak positif dalam perkembangan peradaban Islam pada masa itu. [ps]

Sejarah Sistem Pemerintahan Bani Umayyah | admin | 4.5
Leave a Reply