Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat – Kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh negara? Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga pada hakikatnya merupakan amanat UUD 1945, yakni Pasal 28. Dalam pasal tersebut ditegaskan sebagai berikut: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada tanggal 26 Oktober 1998, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, sebagai upaya menjabarkan Pasal 28 UUD 1945 tersebut.Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan mengemukakan pendapat setiap warga negara di Indonesia bebas dilakukan dalam berbagai cara. Bisa dilakukan di hadapan khalayak ramai, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan dilihat setiap saat. Artinya, kemerdekaan menyampaikan pendapat ini dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dikemukakan kepada siapa saja dengan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan.

Mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab adalah tidak melampaui batas, tidak kebablasan, serta tidak melanggar moral, agama, ketertiban umum, dan ketentuan negara yang berlaku.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Baca : Perkembangan HAM di Indonesia

Lebih lanjut pengertian pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.

Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum.
  2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat.
  3. Cara lain, contohnya foto, fi lm, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.

Demikianlah info Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat dari admin tarokutu.com, semoga bermanfaat. [tu]

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat | admin | 4.5